Komisi VI Pastikan Ketersediaan Pupuk Nasional di Petrokimia Gresik

01-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021). Foto: Hanum/man

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI hendak memastikan ketersedian pupuk nasional yang diproduksi PT Petrokimia Gresik. Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik beserta jajaran, terungkap adanya kendala yang dialami oleh Petrokimia Gresik yakni adanya gap antara alokasi dan kebutuhan real pupuk bersubsidi yang cukup tinggi dalam pengadaan pupuk untuk masyarakat. 

 

“Hari ini Komisi VI melakukan kunjungan ke perusahaan yang memproduksi pupuk yang ada di Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik, dimana salah satunya kita ingin memastikan ketersediaan pupuk yang dimiliki oleh PT Petrokimia khususnya yang dibutuhkan oleh seluruh petani di Indonesia," jelas Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021). 

 

“Kita itu membutuhkan (pupuk) sekitar 24.306.418 juta ton per tahunnya. Akan tetapi nyatanya baru terealisasikan sekitar 2 juta. Artinya, ini adalah persoalan besar, yang tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius dari pihak pemerintah yang dalam hal ini mendanai dan membiayai (produksi pupuk)," tegas Siti.

 

Karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa catatan-catatan penting yang dihasilkan dari pertemuan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI melalui rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan pemerintah. 

 

"Saya pikir kita (Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah) perlu melakukan pembahasan secara lebih serius lagi. Sehingga apa yang menjadi persoalan hari ini bisa dilewati dan dicarikan solusi terbaik agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terwujudkan seperti tingkat kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih maksimal lagi," tegas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. (hnm/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...